suarajateng.com (SEMARANG) – Pengalaman Kota Semarang menghadapi persoalan lingkungan dan perubahan iklim dibawa Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ke forum nasional di Jakarta, Rabu–Kamis (16–17/9).
Dalam dua forum tersebut, Agustina menyampaikan pengalaman Kota Semarang, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi hingga menghadapi banjir, rob, dan berbagai dampak perubahan iklim sebagai kota pesisir.
Bagi Agustina, pengalaman di lapangan penting menjadi bahan dalam menyusun kebijakan nasional.
“Yang menghadapi dampak perubahan iklim setiap hari adalah masyarakat di daerah. Karena itu, pengalaman dan suara daerah harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan nasional,” ujar Agustina.
Sampah Bukan Sekadar Beban
Dalam Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2026, Agustina memaparkan perkembangan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Jatibarang.
Fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan akan melayani Kota Semarang serta Kabupaten Kendal. Sebanyak 85 investor global disebut telah menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut.
Namun, Agustina menegaskan bahwa mengubah sampah menjadi energi bukan berarti masyarakat berhenti memilah sampah.
“Sampah jangan hanya dilihat sebagai beban kota. Kalau dikelola dari hulu sampai hilir, sampah bisa menjadi energi, menciptakan nilai ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim,” katanya.
Menurutnya, pemilahan dari rumah, kampung, sekolah, dan komunitas tetap menjadi bagian penting.
“PSEL bukan alasan untuk berhenti memilah sampah. Justru kita harus semakin kuat mengelola sampah dari rumah, kampung, sekolah, dan komunitas,” tegasnya.
Upaya berbasis masyarakat itu terus berkembang di Kota Semarang. Hingga 2025, tercatat 857 bank sampah, 165 lokasi Program Kampung Iklim, dan 189 sekolah Adiwiyata.
Menurut Agustina, Gerakan inilah yang menjadi modal utama pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih besar.
“Proses budaya masyarakat Kota Semarang dalam mengelola sampah menjadi titik awal pemerintah hadir mendampingi, menyiapkan sistem pengelolaan, hingga fasilitasnya. Dengan begitu, sampah tidak lagi menjadi beban kota, melainkan bagian dari nilai ekonomi baru—mengubah waste menjadi value,” tegas Agustina.
Suara Kota Semarang untuk Kebijakan Nasional
Sehari berikutnya, Agustina menyampaikan perspektif pemerintah daerah dalam Forum Diskusi Aktual MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Forum tersebut membahas pentingnya Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan.
Sebagai kota pesisir, Semarang menghadapi persoalan seperti banjir dan rob. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, Agustina menyampaikan lima hal yang menurutnya penting dalam kebijakan perubahan iklim, yaitu kepastian, keadilan, pembiayaan, integrasi, dan keberlanjutan.
“Daerah tidak hanya membutuhkan target. Kami membutuhkan kepastian: siapa melakukan apa, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana masyarakat dilindungi. Kebijakan iklim harus bisa dikerjakan di lapangan, bukan hanya bagus di atas kertas,” jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI Edy Soeparno mengatakan masukan dari daerah diperlukan sebagai bahan inventarisasi persoalan dalam pembahasan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim.
“Kami mengundang Wali Kota Semarang karena Kota Semarang termasuk kota yang paling terdampak,” kata Edy.
Dari Semarang untuk Indonesia
Bagi Agustina, perubahan iklim pada akhirnya bukan hanya persoalan lingkungan. Ada kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat yang harus dilindungi.
Karena itu, pengalaman Semarang dalam mengelola sampah dan menghadapi dampak perubahan iklim diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain sekaligus masukan bagi kebijakan nasional.
“Kota yang tangguh bukan hanya kota yang mampu menghadapi banjir, rob, atau kenaikan suhu, tetapi juga kota yang mampu menjaga lingkungan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakatnya,” pungkas Agustina.(**)
