suarajateng.com (SEMARANG) — Gerakan Pemuda Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Garda NKRI) menyatakan keberatan dan penolakan terhadap penyelenggaraan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlangsung di Kota Semarang pada 21–23 Oktober 2026.
Penolakan tersebut disampaikan Garda NKRI di tengah masih adanya dinamika internal dan dualisme kepengurusan dalam organisasi profesi notaris. Garda NKRI menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu kondusivitas wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang.
Ketua Umum DPD Garda NKRI Jawa Tengah, Ahmad Rizqinal Mubarok, mengatakan pihaknya mempertanyakan penyelenggaraan forum organisasi tersebut di tengah persoalan internal yang masih menjadi polemik.
Menurut Ahmad, profesi notaris selama ini dikenal sebagai profesi yang memiliki pemahaman terhadap hukum dan berkaitan erat dengan kepastian hukum masyarakat.
“Notaris kita kenal sebagai profesi yang paham hukum. Kita datang ke notaris untuk mendapat alat bukti yang diakui negara. Kita datang ke notaris untuk menghindari konflik,” ujar Ahmad.
Namun, ia menyayangkan apabila Kota Semarang justru menjadi tempat berlangsungnya forum organisasi di tengah konflik internal kepengurusan.
“Sedangkan hari ini para notaris akan datang ke Kota Semarang untuk berkonflik. Oleh karenanya kami keberatan, kami menolak. Jangan sampai kota ini menoreh sejarah perpecahan,” tegasnya.
Ahmad menegaskan bahwa sikap Garda NKRI bukan ditujukan kepada profesi notaris secara keseluruhan. Menurutnya, pihaknya hanya ingin agar persoalan internal organisasi diselesaikan melalui mekanisme hukum dan organisasi yang berlaku tanpa menjadikan Jawa Tengah sebagai arena pertentangan.
“Tuntutan kami sederhana. Kami hanya menginginkan Jawa Tengah jangan dijadikan tempat pemecah belah Ikatan Notaris Indonesia,” kata Ahmad.
Garda NKRI juga mendesak Menteri Hukum serta pihak-pihak terkait untuk bersikap tegas, objektif, dan tidak memihak dalam menyikapi persoalan kepengurusan organisasi profesi tersebut.
Selain itu, Garda NKRI meminta seluruh elemen notaris mengedepankan marwah profesi, profesionalitas, kepastian hukum, serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang konstitusional.
Ahmad juga mengungkapkan bahwa DPD Garda NKRI Jawa Tengah telah menyampaikan aspirasi dalam aksi sebelumnya pada Rabu. Dalam aksi tersebut, Garda NKRI meminta pihak pimpinan maupun panitia penyelenggara Kongres INI untuk menemui dan memberikan penjelasan kepada massa aksi.
Namun, karena aspirasi tersebut dinilai belum mendapat respons sebagaimana yang diharapkan, Garda NKRI kemudian merealisasikan komitmennya untuk kembali turun ke lapangan.
“Sesuai janji kami dari DPD Garda NKRI Jawa Tengah, apabila aksi kami tidak diindahkan dan tidak ada pimpinan maupun panitia penyelenggara kongres yang menemui kami pada hari Rabu kemarin, kami akan turun kembali dan membawa massa lebih banyak lagi,” ujar Ahmad.
Pada Jumat kemarin 23/10/2026, DPD Garda NKRI Jawa Tengah kembali menggelar aksi jilid II di Kota Semarang. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan orang sebagai bentuk penegasan sikap Garda NKRI terhadap penyelenggaraan Kongres INI di tengah polemik internal organisasi.
Dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas ketika terjadi saling dorong antara massa aksi Garda NKRI dengan peserta kongres. Ketegangan tersebut kemudian berhasil dilerai dan diamankan oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi.
Kepolisian melakukan pengamanan untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh serta menjaga agar kegiatan tetap terkendali. Setelah ketegangan berhasil diredam, massa Garda NKRI kembali menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Ahmad menegaskan, aksi jilid II tersebut merupakan bentuk konsistensi Garda NKRI dalam menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal persoalan yang menjadi perhatian mereka. Ia menyatakan bahwa Garda NKRI akan tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional.
Menurut Ahmad, kehadiran ratusan massa dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyelenggaraan Kongres INI di Semarang mendapat perhatian serius dari pihaknya.
Meski demikian, Ahmad berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak memperlebar konflik internal organisasi hingga berdampak terhadap kondusivitas Jawa Tengah.
“Jangan jadikan Jawa Tengah tempat perpecahan. Kami ingin Semarang tetap menjadi kota yang kondusif, bukan menjadi catatan sejarah perpecahan organisasi,” pungkas Ahmad.(*)
