suarajateng.com (SEMARANG) – Pemerintah Kota Semarang memperkuat pengelolaan data kewilayahan melalui Sistem Monografi Terintegrasi (SIMFONI). Sistem digital ini dikembangkan untuk meningkatkan akurasi informasi dari tingkat kelurahan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melibatkan pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dalam proses penghimpunan, pembaruan, serta validasi informasi. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka mengetahui perkembangan kondisi wilayah secara langsung.
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang, Budi Prakosa, mengatakan data monografi harus memiliki tingkat validitas dan konsistensi yang baik agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pemerintah.
“Data monografi ini harus valid dan konsisten. Nantinya, data dari kelurahan bisa terintegrasi dengan Semarang Satu Data, kemudian diteruskan ke sistem data tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Budi.
Ia menyebut penghimpunan data dalam sistem Satu Data diperkirakan telah mencapai hampir 90 persen. Meski demikian, data yang sudah terkumpul masih perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
RT/RW Dilibatkan untuk Perbarui Informasi
Menurut Budi, kelengkapan data administratif perlu diimbangi dengan proses pemeriksaan langsung agar informasi yang tersimpan benar-benar mencerminkan keadaan wilayah.
Karena itu, Pemkot Semarang mendorong pengurus RT dan RW ikut berperan dalam proses pembaruan data di lingkungan masing-masing. Mereka diharapkan membantu mengidentifikasi perubahan kondisi sekaligus menyampaikan informasi yang perlu diperbaiki.
“Kami berharap RT dan RW bisa ikut terlibat dalam menghimpun, memperbarui, dan memperbaiki data di wilayah masing-masing. Dengan begitu, informasi yang dimiliki pemerintah bisa semakin lengkap dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Budi.
Data yang perlu mendapat perhatian antara lain jumlah tempat pembuangan sampah (TPS), TPS 3R, serta kelompok masyarakat yang aktif melakukan pemilahan sampah.
Budi menegaskan, pelibatan masyarakat bukan berarti mekanisme pendataan sebelumnya tidak berjalan efektif. Langkah tersebut justru ditujukan untuk memperkuat partisipasi warga dan meningkatkan kualitas informasi yang dimiliki pemerintah.
SIMFONI Terintegrasi dengan Aplikasi SILAKAR
Project Leader SIMFONI sekaligus Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dian Permatasari, menjelaskan SIMFONI merupakan fitur monografi digital yang terintegrasi dalam aplikasi SILAKAR. Dengan demikian, SIMFONI bukan aplikasi baru yang berdiri sendiri.
Sebelum sistem ini diterapkan, pengisian data monografi masih dilakukan secara manual dengan format yang belum seragam. Melalui SIMFONI, proses pendataan diarahkan menggunakan format digital yang telah distandardisasi.
“Sebelumnya, pengisian monografi masih dilakukan secara manual dan formatnya belum seragam. Melalui SIMFONI, data monografi menggunakan format digital yang sudah distandardisasi sesuai Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2025,” jelas Dian.
Selain menyeragamkan format, sistem ini mengubah penyajian data agar informasi dapat ditelusuri berdasarkan wilayah kelurahan, bukan hanya dalam bentuk rekapitulasi tingkat kota.
Data yang dihimpun mencakup berbagai sektor, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, jalan, restoran, hotel, hingga pariwisata.
Informasi dari perangkat daerah kemudian dimasukkan ke SIMFONI untuk diperiksa kembali oleh kelurahan. Proses pemeriksaan silang ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian data sebelum digunakan dalam perencanaan pembangunan.
“Data ini nantinya bisa menjadi dasar perencanaan, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. Harapannya, kebijakan yang diambil pemerintah juga semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Dian.
Integrasi Data Ditargetkan Tuntas
Dian mengungkapkan, integrasi data dari seluruh perangkat daerah masih dalam proses. Capaian integrasi saat ini diperkirakan sekitar 80 persen.
Sejumlah data masih perlu diselesaikan, antara lain dari sektor kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta data restoran.
Setelah proses integrasi selesai, pembaruan data monografi direncanakan berlangsung setiap enam bulan. Kelurahan akan dibantu pengurus RT dan RW untuk memastikan informasi tetap sesuai dengan perkembangan kondisi wilayah.
“Setelah data terintegrasi seluruhnya, pembaruan akan dilakukan setiap enam bulan. Kelurahan nantinya juga dibantu RT dan RW agar data yang tersimpan tetap sesuai dengan perkembangan di lapangan,” kata Dian.
Melalui SIMFONI, Pemkot Semarang berupaya membangun pengelolaan data kewilayahan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang semakin akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan.(**)
