suarajateng.com (Brebes), — Pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 50 ribu unit. Jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai 25 ribu unit.
Peningkatan itu berkat usulan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes pada Sabtu, 9 Mei 2026.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar.
Menurut dia, jika kuota rumah subsidi di Jawa Tengah mencapai 50 ribu unit dan program bedah rumah mencapai 30 ribu unit, maka dampaknya akan terasa langsung terhadap ekonomi daerah.
Maruarar juga menyebut, Jawa Tengah memiliki penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi salah satu bank pembangunan daerah dengan serapan pembiayaan perumahan terbesar.
Ia menilai perputaran uang dari sektor perumahan di Jawa Tengah akan sangat besar jika program rumah subsidi, bedah rumah, dan pembiayaan perumahan diperkuat secara bersamaan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pemenuhan kebutuhan rumah merupakan bagian dari layanan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan dan pembiayaan perumahan harus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Luthfi.
Luthfi menyampaikan, Jawa Tengah telah menjalankan program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dalam skala besar di 35 kabupaten/kota. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hunian masyarakat.
Berdasarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, sejak 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 281.312 unit rumah bagi warga miskin berhasil dibangun.
Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan. Pembangunan rumah itu menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, dan Baznas, serta sumber lainnya. Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.
Walakin, dalam kesempatan itu Ahmad Luthfi meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya agar perlu mempercepat penyelesaian tata ruang, agar investasi perumahan tidak berbenturan dengan lahan pertanian yang dilindungi. Dengan begitu, pengembang memiliki kepastian sejak awal sebelum membangun kawasan perumahan.
Dalam kegiatan yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan atau KPP hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun. Angka itu setara 73,9 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Di Brebes, BNI mencatat peminatan KPP sebesar Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kegiatan sebelumnya di Manado yang mencapai sekitar Rp206 miliar. (*)
