suarajateng.com (SEMARANG) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang terus menggenjot penerimaan pajak daerah menjelang akhir 2026. Pasalnya, hingga awal November, realisasi pajak baru mencapai Rp2,3 triliun atau 79,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Bapenda menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penagihan keliling, menggandeng Kejaksaan, hingga mendatangi langsung wajib pajak yang berdomisili di luar Kota Semarang.
Kepala Bapenda Kota Semarang, Diah Supartiningtias, mengungkapkan pihaknya masih optimistis penerimaan pajak dapat melampaui 90 persen hingga akhir Desember 2026.
“Kami optimistis bisa di atas 90 persen. Harapan kami target tersebut bisa tercapai,” kata Diah.
Menurutnya, salah satu kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kondisi ekonomi masyarakat. Situasi tersebut berdampak pada kemampuan dan prioritas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Meski begitu, Bapenda tidak hanya mengandalkan penagihan rutin. Pendekatan langsung kepada masyarakat terus diperkuat agar pembayaran pajak semakin mudah dan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.
Salah satu program yang dioptimalkan adalah Naliko atau Nagih Keliling Kota. Program ini memungkinkan petugas mendatangi wajib pajak hingga tingkat kecamatan untuk melakukan penagihan sekaligus memberikan kemudahan pelayanan.
Bapenda juga memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan untuk menangani wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari Rp100 juta.
Langkah penagihan bahkan menjangkau wajib pajak di luar daerah. Pemilik aset di Kota Semarang yang tinggal di Jakarta dan Surabaya turut menjadi sasaran pendekatan langsung petugas Bapenda.
Selain melakukan penagihan, petugas juga menyediakan konsultasi bagi wajib pajak yang menghadapi kesulitan dalam proses pembayaran.
“Banyak warga Jakarta dan Surabaya yang memiliki aset di Semarang. Kami yang datang ke sana sekaligus membuka layanan dan konsultasi jika ada kesulitan,” jelasnya.
Di sisi lain, Bapenda memberikan stimulus pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan besaran tertentu. Program tersebut berlaku hingga Desember 2026 sebagai salah satu upaya mendorong penerimaan pajak.
Jika dilihat berdasarkan jenis pajaknya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu capaian tertinggi di Kota Semarang.
Penerimaan PBB telah mencapai Rp630,5 miliar atau 90,07 persen dari target Rp700 miliar.
Sementara itu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor makanan dan minuman mencatat realisasi sekitar 84 persen.
Berbeda dengan PBB, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih berada di angka 72,46 persen. Kondisi ini membuat optimalisasi penerimaan BPHTB menjadi salah satu pekerjaan Bapenda menjelang penutupan tahun anggaran.
Diah menegaskan, pajak daerah bukan sekadar kewajiban masyarakat, melainkan sumber pendapatan penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Berbagai program pemerintah, seperti Universal Health Coverage (UHC), sekolah gratis, pembangunan infrastruktur, hingga pengendalian banjir, turut ditopang oleh penerimaan pajak daerah.
Karena itu, Bapenda mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Kota Semarang untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak sesuai ketentuan.
Melalui strategi penagihan yang lebih intensif dan pelayanan jemput bola, Pemerintah Kota Semarang berharap penerimaan pajak terus meningkat sehingga target Rp2,9 triliun dapat dikejar hingga akhir Desember 2026. (**)


