suarajateng.com (SEMARANG) – Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Pemkot menargetkan capaian indeks demokrasi meningkat menjadi 95, dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada di angka 84.
Kegiatan bertajuk “Sinergi Stakeholder Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang” itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026).
FGD tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi Universitas Negeri Semarang (Unnes), pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, organisasi kemasyarakatan, partai politik, Kejaksaan, DPRD, hingga kepolisian.
Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Semarang, R. Wahyudi, menjelaskan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi demokrasi di Kota Semarang.
Menurutnya, unsur yudikatif, legislatif, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi agar capaian indeks demokrasi dapat terus meningkat.
“Kami menargetkan indeks demokrasi setiap tahun terus meningkat dan menjaga jangan sampai turun. Di tahun 2026 semoga bisa mencapai sekitar 95 persen, dari indeks tahun 2025 sebesar 84 persen,” ujar Wahyudi.
Ia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam penilaian indeks demokrasi adalah kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, terdapat sejumlah indikator lain yang turut memengaruhi penilaian, antara lain kesetaraan gender, layanan kesehatan dan pendidikan, serta kelembagaan partai politik.
Karena itu, menurut Wahyudi, peningkatan indeks demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, peneliti Unnes, Dr. Tutik Wijayanti, memaparkan bahwa terdapat sedikitnya 22 indikator yang menjadi perhatian dalam pengukuran Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026.
Indikator tersebut terbagi dalam tiga aspek utama. Aspek kebebasan memiliki tujuh indikator, aspek kesetaraan gender tujuh indikator, sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencakup delapan indikator.
Menurut Tutik, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebebasan, terutama berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum.
Ia menyinggung sejumlah pemberitaan mengenai aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Oktober 2026. Berdasarkan penelusuran tim peneliti, terdapat sedikitnya empat pemberitaan terkait aksi tersebut, termasuk demonstrasi di kawasan Tugu Muda dan Jalan Pahlawan.
Dalam sejumlah pemberitaan itu, terdapat laporan mengenai pembubaran aksi oleh aparat hingga pembakaran ban oleh massa demonstran.
“Ada empat berita sedikitnya terkait demo mahasiswa yang kami peroleh, misalnya di Tugu Muda, kemudian di Jalan Pahlawan yang berujung dibubarkan secara paksa dan ada pembakaran ban oleh massa aksi. Otomatis akan memengaruhi hasil akhir indeks demokrasi di Kota Semarang,” paparnya.
Selain kebebasan menyampaikan pendapat, Tutik juga menyoroti aspek kesetaraan gender dan kebebasan pers yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.
Ia menyebut capaian indikator kesetaraan gender masih berada di bawah 30 persen. Sementara itu, indikator kebebasan pers disebut berada di angka 60 persen dari capaian maksimal 100 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Semarang.
Hasil pembahasan dalam FGD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan.
Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lembaga, Pemkot Semarang berharap target peningkatan Indeks Demokrasi 2026 dapat tercapai. Namun, peningkatan angka indeks juga perlu diikuti penguatan kebebasan sipil, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi agar kualitas demokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(**)
