suarajateng.com (Semarang) — Jawa Tengah menjadi tuan rumah Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) pada 11-12 Mei 2026
Melalui forum ini, Jawa Tengah menjadi titik tumpu kolaborasi 12 pemerintah provinsi dalam menyusun strategi untuk menopang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Ke-12 provinsi tersebut terdiri atas 10 provinsi yang sudah tergabung dengan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU), yakni Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ditambah dua provinsi lainnya, yakni Maluku Utara dan Kepulauan Riau.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, melalui forum ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah masing-masing. Juga bagaimana menciptakan ide kreatif dalam mengembangkan wilayah secara bersama-sama.
“Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan lain sebagainya menuntut seluruh pejabat publik untuk lebih kreatif,” kata Luthfi saat menghadiri Gala Dinner Rapat Kerja Gubernur FKD MPU, di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Senin, 11 Mei 2026 malam.
Dikatakan dia, Provinsi satu dengan provinsi lain punya keunggulan masing-masing yang bisa dikembangkan untuk bisa saling melengkapi.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh anggota MPU. Selama ini anggota MPU terus memperkuat kolaborasi dan sinergi antardaerah sebagai bagian penting mendukung agenda pembangunan nasional.
“Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi selaku penyelenggara. Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, agenda utama adalah evaluasi enam fokus rencana aksi MPU, kemudian kesepakatan bersama pengawasan energi dan pangan lintas batas, dan arahan pemerintah pusat yang akan dibahas dalam rapat kerja FKD MPU. Semua itu merupakan agenda strategis, relevan, dan visioner di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional saat ini.
Sebab, di tengah situasi global saat ini, Indonesia justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan data BPS, inflasi year on year secara nasional per bulan April 2026 tetap terkendali di angka 2,42%. Hal ini menunjukkan pengendalian harga kebutuhan pokok dan stabilitas ekonomi makro masih berjalan cukup efektif. Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61%.
“Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap resilience (bertahan) di tengah tekanan global,” ucap Akhmad Wiyagus.
Sektor pangan juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pun demikian, harus tetap dijaga melalui penguatan distribusi antarwilayah, pengendalian pasokan, hilirisasi pangan dan kerja sama daerah yang solid.
Dalam situasi seperti ini, maka keberadaan FKD MPU Mitra menjadi sangat penting dan strategis dalam menopang perekonomian nasional. Di mana setiap provinsi memiliki keunggulan komparatif dan potensi unggulan yang saling melengkapi.
Apalagi, sebagian besar anggota MPU memiliki kapasitas fiskal yang kuat, bahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Jabar dan Banten unggul sektor pertanian, manufaktur, dan investasi; Jateng, Jatim, dan Lampung penopang utama sektor pangan, perkebunan, dan industri pengolahan. Jakarta menjadi pusat perdagangan jasa dan keuangan nasional. Sementara Bali, Yogyakarta, dan NTB memiliki kekuatan di sektor pariwisata internasional dan ekonomi kreatif.
“Provinsi anggota juga memiliki potensi strategis pada sektor kelautan, kemudian logistik, energi, perdagangan, dan sumber daya manusia. Potensi tersebut apabila diintegrasikan melalui kerja sama antar daerah yang konkret akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga ketahanan nasional,” katanya.
