suarajateng.com (Jakarta) – Harga ikan segar di berbagai daerah mengalami kenaikan sepanjang Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, menjadi salah satu faktor utama yang menekan aktivitas nelayan sehingga pasokan ikan berkurang.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ikan segar menjadi komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar pada Juni 2026. Selain ikan segar, tekanan inflasi juga berasal dari beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.
Menurut Amalia, kenaikan harga solar membuat sebagian nelayan mengurangi frekuensi melaut karena biaya operasional meningkat. Kondisi tersebut diperparah cuaca buruk di sejumlah wilayah yang menghambat aktivitas penangkapan ikan.
“Ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan biaya melaut akibat harga bahan bakar serta kondisi cuaca yang kurang mendukung,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Senin (13/7/2026).
BPS mencatat Gorontalo menjadi daerah dengan inflasi ikan segar tertinggi, mencapai 26,17 persen. Tekanan harga juga terjadi di Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua Tengah, serta sejumlah provinsi lain yang mengandalkan hasil tangkapan laut.
Jenis ikan pelagis seperti ikan layang, tongkol, kembung, dan cakalang menjadi komoditas yang paling banyak mengalami kenaikan harga.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, membenarkan tingginya biaya bahan bakar menyebabkan sebagian nelayan memilih mengurangi perjalanan melaut.
Selain faktor biaya, musim angin kencang dan cuaca ekstrem di sejumlah daerah turut membatasi aktivitas penangkapan ikan sehingga pasokan ke pasar menurun.
Untuk menjaga stabilitas harga, KKP terus memperkuat produksi perikanan tangkap berbasis kuota, meningkatkan budidaya ikan, memperluas fasilitas rantai dingin (cold storage), memperbaiki distribusi logistik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memantau stok dan harga komoditas perikanan.
Pemerintah juga berupaya memperluas akses pembiayaan bagi nelayan agar aktivitas melaut tetap berjalan meski biaya operasional mengalami kenaikan. Dengan langkah tersebut, pasokan ikan diharapkan kembali stabil sehingga tekanan inflasi dapat dikendalikan.(**)
