suarajateng.com (SEMARANG) – Penyerapan Dana Bantuan Operasional (BOP) kelompok PKK RT/RW di Kota Semarang belum maksimal. Hingga 16 November 2026, realisasi serapan anggaran baru mencapai 73,18 persen. Bahkan, terdapat 10 kelurahan yang tercatat belum mengajukan pencairan dana tersebut.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang kini berupaya mendorong percepatan pengajuan agar anggaran operasional PKK dapat terserap sesuai ketentuan.
Sekretaris DP3A Kota Semarang, dr. Noegroho Edy Rijanto, mengungkapkan masih rendahnya serapan dana tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Pihaknya akan mencari tahu alasan sejumlah kelurahan belum menyelesaikan proses pengajuan.
Menurut Edy, keterlambatan administrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencairan dana operasional PKK belum berjalan optimal.
“Pengajuannya terlambat. Kami sudah menyampaikan melalui surat bahwa batas akhir pengajuan pada 15 November. Namun, kembali lagi kepada kelurahan untuk mengingatkan dan mengimbau agar segera mengajukan,” ungkap Edy saat ditemui awak media, Rabu (18/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DP3A Kota Semarang akan memanggil kelurahan yang belum mengajukan pencairan dana. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari jalan keluar agar proses administrasi segera selesai.
Tidak hanya melalui pemanggilan, DP3A juga berencana melakukan kunjungan langsung ke sejumlah kelurahan. Upaya tersebut diharapkan bisa mempercepat penyelesaian dokumen pengajuan.
Edy juga menyebut pihaknya membuka peluang melibatkan Inspektorat apabila ditemukan persoalan dalam proses pelaporan. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk membahas kendala secara lebih mendalam.
“Kami berharap seluruh kelurahan segera menuntaskan proses administrasi sehingga dana operasional PKK dapat terserap sesuai ketentuan,” tegasnya.
Edy menjelaskan, persoalan keterlambatan pengajuan juga dipengaruhi kondisi pengurus PKK di tingkat RT. Sebagian pengurus merupakan warga lanjut usia sehingga terkadang lupa dengan tenggat waktu atau belum memahami secara menyeluruh prosedur pengajuan.
Karena itu, DP3A berharap pihak kelurahan lebih aktif mengingatkan dan membantu pengurus PKK dalam melengkapi persyaratan administrasi.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng memberikan bantuan operasional bagi kelompok PKK RT dan RW.
Program tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2026. Besaran bantuan ditetapkan Rp3 juta per tahun untuk kelompok PKK RT dan Rp3,6 juta per tahun untuk kelompok PKK RW.
Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga serta memperkuat aktivitas PKK di lingkungan masyarakat.
DP3A pun berharap seluruh kelurahan segera menuntaskan pengajuan agar manfaat dana operasional tersebut dapat dirasakan oleh kelompok PKK di tingkat RT maupun RW. (**)


