suarajateng.com (Semarang) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang menggelar Webinar Nasional INKLUSIF Literasi Hukum Pemilu dan Demokrasi Tahun 2026 dengan tema “Menakar Arah Pembaruan Undang-Undang Kepemiluan dalam Membangun Sistem Hukum Pemilu Indonesia yang Demokratis dan Berintegritas” secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka refleksi satu tahun perjalanan Program INKLUSIF (Literasi Informasi Hukum Pemilu dan Demokrasi yang Edukatif) Bawaslu Kota Semarang sekaligus menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan mengenai arah pembaruan regulasi kepemiluan menjelang Pemilu Tahun 2029.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman dalam sambutannya menyampaikan bahwa kualitas pemilu tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemilu yang berintegritas membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, menjamin keadilan, melindungi hak politik warga negara, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif dan akuntabel.
Menurutnya, pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 memberikan sejumlah pelajaran penting, khususnya terkait persoalan kepemiluan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi. Oleh karena itu, pembaruan Undang-Undang Pemilu harus menjadi momentum untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap perkembangan demokrasi.
“Melalui Program INKLUSIF, Bawaslu Kota Semarang berkomitmen untuk memperluas literasi hukum kepemiluan, membangun kesadaran demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara terbuka, inklusif, dan kolaboratif,” ungkap Arief.
Webinar nasional ini menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq sebagai pemantik diskusi, serta dua narasumber, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H, M.H. dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
Dalam pemantik diskusinya, Nur Kholiq menyampaikan bahwa semakin dekatnya siklus elektoral menuju Pemilu 2029 menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah norma dalam regulasi kepemiluan yang perlu dikaji kembali agar mampu menjawab perkembangan dinamika politik, hukum, dan praktik penyelenggaraan Pemilu. Salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan kelembagaan pengawas pemilu, baik dari sisi tugas dan kewenangan, struktur kelembagaan, mekanisme rekrutmen, hingga dukungan sistem kesekretariatan.
Sementara itu, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H, M.H. menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilu yang sah secara hukum belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi.
”Pembaruan hukum pemilu harus memperhatikan tiga aspek fundamental, yaitu proses penyelenggaraan, keterwakilan rakyat, serta kepercayaan publik terhadap hasil dan penyelenggaraan pemilu”, ujarnya. Ia juga menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi fondasi pembaruan hukum pemilu, yakni konstitusional, inklusif, dan berintegritas.
Lebih lanjut, Suparji mengidentifikasi lima persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam pembaruan hukum pemilu, meliputi kepastian norma, keterwakilan, keadilan, efektivitas pengawasan, dan ekosistem digital.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menekankan bahwa pengawasan pemilu ke depan harus lebih mengutamakan pencegahan sejak awal tahapan, bukan hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Menurutnya, kewenangan pencegahan Bawaslu perlu diperkuat dengan instrumen hukum yang memiliki daya paksa. Pengabaian terhadap peringatan atau rekomendasi pencegahan Bawaslu perlu memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Selain itu, Bawaslu perlu memperoleh akses informasi secara penuh dan real time untuk mendukung pelaksanaan mitigasi terhadap potensi pelanggaran.
Aria Bima juga mendorong pengembangan digitalisasi dan sistem peringatan dini (_early warning system_) untuk mendeteksi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi konflik. Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan DKPP juga perlu diperkuat sebagai satu kesatuan fungsi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa pembaruan Undang-Undang Pemilu tidak sekadar berorientasi pada perubahan norma, tetapi harus mampu menghadirkan sistem hukum yang memberikan kepastian, menjamin keadilan kompetisi, melindungi hak politik warga negara, serta memperkuat efektivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran.
Melalui webinar ini, Bawaslu Kota Semarang berharap berbagai gagasan dan perspektif yang disampaikan oleh para narasumber dapat menjadi bahan refleksi sekaligus kontribusi pemikiran dalam proses pembaruan Undang-Undang Pemilu. Keterlibatan masyarakat, khususnya mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat terus diperluas agar proses pembaruan regulasi benar-benar mencerminkan kebutuhan demokrasi dan kepentingan publik.
Refleksi satu tahun Program INKLUSIF menjadi pengingat bahwa penguatan demokrasi membutuhkan proses pendidikan dan literasi yang berkelanjutan. Bawaslu Kota Semarang berkomitmen untuk terus memperkuat literasi hukum kepemiluan, memperluas ruang kolaborasi, serta membangun budaya pengawasan partisipatif yang kritis dan bertanggung jawab menuju Pemilu Tahun 2029.
