suarajateng.com (Jakarta) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui penerbitan obligasi daerah. Rencana tersebut mendapat dukungan dari Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani.
Dukungan itu disampaikan Mamdani saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pertemuan bilateral di Civic Hall, New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9/2026).
Pertemuan Jakarta-New York tersebut membahas sejumlah persoalan perkotaan yang dihadapi kedua kota, mulai dari kemacetan, transportasi publik, banjir, polusi udara, hingga pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah.
Pramono menjelaskan, obligasi daerah menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan investasi infrastruktur perkotaan yang terus meningkat.
Mendengar rencana tersebut, Mamdani menyatakan dukungannya. Ia bahkan menawarkan bantuan dari tim keuangan Pemerintah Kota New York untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan hingga proses penerbitan obligasi daerah.
“Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” kata Mamdani, dikutip dari siaran pers, Selasa (22/9/2026).
Menurut Mamdani, New York telah lama memanfaatkan instrumen obligasi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur publik. Penggunaannya antara lain untuk mendukung pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat hingga infrastruktur pengolahan limbah.
Jakarta dan New York Bahas Kemacetan
Selain rencana penerbitan obligasi daerah, Pramono dan Mamdani membahas persoalan transportasi perkotaan.
Mamdani mendalami strategi Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan, termasuk pengembangan transportasi publik yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.
Pramono mengatakan Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas melalui pengembangan layanan Transjabodetabek. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta.
Menurut Pramono, lebih dari empat juta orang melakukan mobilitas keluar-masuk Jakarta setiap hari, terutama pada jam sibuk. Tingginya mobilitas tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di ibu kota.
“Melalui Transjabodetabek, kami ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah,” kata Pramono.
Pemprov DKI juga menjalankan program transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat. Program tersebut mencakup sejumlah kelompok penerima manfaat, antara lain lanjut usia, penyandang disabilitas, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Jakarta-New York Sama-sama Hadapi Ancaman Banjir
Persoalan banjir dan penurunan muka tanah juga menjadi bagian dari pembahasan Pramono dan Mamdani.
Pramono menyebut Jakarta dan New York memiliki tantangan yang relatif serupa sebagai kota pesisir yang menghadapi risiko perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Pemerintah juga berupaya mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan risiko penurunan muka tanah.
Selain itu, Jakarta melanjutkan pengembangan proyek Giant Sea Wall sebagai salah satu bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir.
“Sama seperti New York, salah satu tantangan Jakarta adalah banjir. Karena itu, kami terus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, serta mengembangkan Giant Sea Wall,” ujar Pramono.
Pertemuan Pramono dan Mamdani menunjukkan adanya ruang kerja sama antara Jakarta dan New York dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan, termasuk pembiayaan infrastruktur, transportasi publik, pengendalian banjir, dan tantangan kota pesisir.(**)
