suarajateng.com (Semarang) – Lahan budidaya ikan di Kota Semarang khususnya di area tambak mulai berkurang karena imbas rob dan penurunan muka tanah. Hal ini tentu saja membuat pasokan ikan menurun.
Data Dinas Perikanan Kota Semarang, di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu sendiri ada sekitar 300 hektar area tambak hilang terkena rob.
Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Soenarto mengatakan sekitar 300 hektar area tambak terdampak abrasi pantai, rob dan penurunan muka tanah.
“Kondisi ini cukup memprihatinkan, di Mangunharjo saja ada 300 hektar. Ini kian parah karena penurunan muka tanah,” kata Soenarto, Kamis, 23 April 2026.
Soenarto mengatakan saat air surut, galangan budidaya ikan masih terlihat. Namun ketika rob, galangan tertutup sehingga berpotensi merugikan para petambak. Hal ini membuat, pemilik tambak mengubah lahannya menjadi lahan pemancingan umum atau rumpon.
Ia mengatakan, fenomena ini menjadi pukulan besar bagi sektor perikanan di Kota Semarang. Bahkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Pantura lain seperti Demak, Kendal, dan Pekalongan.
“Ini bukan hanya persoalan Semarang, tapi hampir seluruh Pantura terdampak. Jadi perlu solusi yang sifatnya nasional,” tuturnya.
Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Otoritas Pantura Utara Jawa untuk mencari langkah penanganan yang lebih komprehensif.
Pasalnya, jika hanya mengandalkan intervensi di tingkat daerah, upaya penanganan dinilai akan sulit mengimbangi dampak rob dan penurunan tanah yang terus terjadi.
“Sehingga kami berharap mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
Terkait pengembangan tambak modern seperti keramba, Soenarto menyebut peluang tersebut terbuka, namun masih bergantung pada minat investor.
Menurut dia investasi di sektor tersebut membutuhkan modal besar serta kepastian status lahan yang menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Kalau untuk tambak modern, itu lebih ke investor. Karena butuh belanja modal yang besar dan banyak variabel yang harus dihitung, termasuk status kepemilikan lahan,” tuturnya.
Adapun dari angka konsumsi ikan masyarakat, ketersediaan pasar dari hasil tangkapan ikan hanya mampu memenuhi sekitar 11 persen. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas perikanan di Kota Semarang.
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Ibu Kota Jateng, belum mampu bersaing dengan daerah lain seperti Pati yang memiliki fasilitas lebih lengkap.
Nelayan dengan kapal besar, memilih menjual hasil tangkapan di luar Semarang. Sementara itu, TPI Tambaklorok masih tergolong sederhana dan belum mampu menampung kapal berukuran besar.
“Pelabuhan di sini belum memenuhi standar untuk kapal ikan besar, sehingga perlu sistem feeder untuk bisa menjangkau TPI Tambaklorok,” ujarnya.
Pemkot Semarang tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang lebih memadai.
Pihaknya mengaku sedang menyusun skema kerja sama guna memastikan pasokan ikan tetap terpenuhi. Inovasi lainnya, pihaknya mendorong program perikanan perkotaan atau ‘urban fishery’.
Program ini dirancang untuk memanfaatkan lahan sempit di wilayah perkotaan.
“Kami sedang menggagas program perikanan perkotaan agar tetap bisa menambah produksi ikan meski lahan terbatas,” ujarnya.
